SERANG | Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti satu tahun pertama pemerintahan Kota Serang sebagai momentum evaluasi kinerja.
Sejumlah kalangan mulai menyoroti capaian kinerja kepala daerah, terutama dalam aspek pembangunan, kesejahteraan, dan tata kelola anggaran.
Di tengah peresmian berbagai proyek infrastruktur serta peluncuran program unggulan, dinamika sosial-ekonomi masyarakat disebut masih menghadapi tantangan. Isu kemiskinan, perlambatan ekonomi, hingga tekanan fiskal menjadi catatan penting memasuki tahun kedua kepemimpinan
Baca Juga
- Makam Warga Desa Junti di Serang Diduga Dibongkar OTK
- Jalin Kerja Sama, Pemkot Tangsel Kirim 500 Ton Sampah ke TPSA Cilowong Serang
Ketua LMND Kota Serang, Aji Maulana, menyampaikan evaluasi kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia. Ia menilai capaian yang ada belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Genap satu tahun memimpin, kami melihat sejumlah indikator kinerja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seremoni pembangunan ada, tetapi perbaikan sosial-ekonomi masyarakat belum terasa signifikan,” ujar Aji, Rabu, (18/02)
Ia menilai kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius, pertumbuhan ekonomi melambat, tata kelola birokrasi stagnan, dan tekanan fiskal mulai mengancam 13 program unggulan.
“Janji kampanye harus diukur dengan dampaknya, bukan hanya dengan peresmian proyek,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemkot meresmikan lima kantor kelurahan baru serta merevitalisasi Royal Baroe senilai Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025.
Namun dua hari pascaperesmian 28 Desember 2025, kawasan tersebut terendam banjir, disusul genangan 20–40 sentimeter pada 12 Januari 2026.
“Kejadian itu menunjukkan lemahnya perencanaan, terutama kajian hidrologi dan sistem drainase. Ikon kota seharusnya dibangun dengan fondasi teknis yang matang,” kata Aji.
Program penanganan banjir 100 hari kerja, lanjut dia, belum memperlihatkan capaian signifikan. Normalisasi sungai baru digarap di akhir tahun, sementara drainase perumahan dan PJU terpadu belum tuntas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, angka kemiskinan Kota Serang mencapai 5,51 persen dengan garis kemiskinan Rp556.702 per kapita per bulan.
“Angka ini tidak boleh diabaikan, karena mencerminkan kerentanan ekonomi warga,” ujarnya.
Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang turut menyumbang bagian dari total 556.700 jiwa penduduk miskin di tingkat provinsi. Pendapatan per kapita kota juga masih di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Banten.
“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif. Warga lokal belum banyak dilibatkan dalam proyek pemerintah, sehingga efek pengganda APBD tidak maksimal,” kritik Aji.
Ia juga menyoroti rencana revisi Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK).
“Momentum revisi perda harus dimanfaatkan untuk mewajibkan ritel modern menyediakan ruang bagi produk UMKM lokal,” katanya.
Dari sisi fiskal, pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp186 miliar pada 2026 dari total APBD sekitar Rp1,5 triliun dinilai menjadi tantangan berat.
“Kalau tidak ada penajaman prioritas dan reformasi pajak daerah, 13 program unggulan bisa terancam,” ujarnya.
LMND mendorong Pemkot Serang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat ekosistem UMKM agar untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Solusinya jelas, optimalkan PAD dan bangun ekosistem UMKM yang kuat. Tanpa kemandirian fiskal dan ekonomi rakyat yang berdaya, pembangunan hanya akan menjadi etalase tanpa dampak nyata,” katanya. | Fjr
