KOTA TANGERANG | Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kota Tangerang menggelar Seminar Nasional bertajuk “Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi” di Kantor KPU Kota Tangerang, Kamis (29/01).
Acara tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memastikan praktik demokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi berjalan secara substansial, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya, Ketua PDB Kota Tangerang, Fahrizal menegaskan, bahwa pengawasan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga negara. Menurutnya, pengawasan harus tumbuh sebagai kesadaran dan gerakan kolektif masyarakat.
Baca Juga
- Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang Tegas Menolak Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD
- Perisai Demokrasi Bangsa dan Bawaslu Kota Tangerang Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu Lewat MoU
“Demokrasi bukan sekadar rutinitas pemilu, tetapi sejauh mana rakyat mampu mengontrol kekuasaan. Pengawasan partisipatif adalah wujud nyata kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi panel, para narasumber mengulas berbagai tantangan pengawasan demokrasi di era digital, mulai dari praktik politik uang, politisasi birokrasi, maraknya hoaks, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Seminar ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas pemilu guna membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif serta memperluas jejaring pengawasan partisipatif di berbagai daerah. Sejumlah rekomendasi pun dihasilkan, di antaranya penguatan pendidikan politik warga, pengembangan sistem pelaporan pelanggaran pemilu berbasis digital, serta perlindungan bagi pelapor dan relawan pengawas.
Menutup rangkaian acara, penyelenggara mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi.
“Demokrasi bukan hanya urusan elite politik, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Tanpa partisipasi publik yang aktif dan kritis, demokrasi akan kehilangan maknanya,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, para narasumber menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan pilar penting dalam demokrasi modern, terutama di tengah kompleksitas politik elektoral, derasnya disinformasi digital, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Seminar ini dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, Cipayung Plus, Organisasi Kepemudaan (OKP), aktivis, masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, mahasiswa, serta berbagai unsur publik yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. | Fjr
