Oleh: Eko Supriatno, M.Si., M.Pd
Koalisi Partai PKB dan PPP di Pilkada Pandeglang 2020 hari ini telah dibangun. Saya menyebutnya ‘Koalisi Keumatan Kota Santri’.
Hal ini akan menambah bumbu cerita yang menjadikan pilkada Pandeglang semakin bergelora. Kedua partai ‘ijo-ijo’ tersebut sudah saling bergandengan.
Ini akan menjadi magnet bagi kekuatan politik yang masih di luar garis kekuatan politik yang ada saat ini: Pertama, koalisi kedua partai itu berpeluang besar untuk menarik masa yang besar, bisa menjadi kuda hitam, loyalis, dan simpatisan parpol ini telah mengakar.
Kedua, PKB dan PPP memiliki kultur sama. Keduanya memiliki basis massa Nahdliyyin (NU) mayoritas masyarakat Pandeglang. Koalisi yang jadi dambaan jamiyah Nahdlatul Ulama di Pandeglang benar-benar terwujud.
BACA JUGA
Abuya Muhtadi menjadi perekat koalisi keumatan Pandeglang
Untuk konteks Pandeglang, menjelang, selama, dan setelah pilbup, ulama adalah figur paling terhormat. Terutama ulama sepuh atau karismatik. Secara geografi politik, ada sebuah hipotesis unik bahwa kemenangan calon bupati Pandeglang sangat ditentukan restu Ulama Karismatik.
Penentuan pasangan calon bupati-wakil bupati (siapa berpasangan dengan siapa) dapat menjadi faktor kunci kemenangan di daerah ini di samping juga proses pilkada selalu berbicara mengenai isu dan kinerja mesin politik, jaringan dan finansial.
Jika mengacu pada konstelasi politik lokal di Pandeglang, selama ini kaum sarungan (NU) dapat menjadi faktor penentu kemenangan pilkada.
Kemampuan mobilisasi mesin politik PKB dan PPP hingga tingkatan grass root memegang peran sentral untuk sebuah perolehan suara yang signifikan.
Koalisi keumatan seharusnya tidak hanya menjadi magnet bagi PKB dan PPP. Koalisi ini juga seharusnya menarik Gerindra dan Nasdem.
Spirit keumatan perlu ikut berperan membangun komunikasi ke Gerindra dan Nasdem agar tertarik bergabung. Untuk itu, parpol-parpol yang belum menentukan sikap harus menjalin komunikasi yang lebih intensif agar koalisi keumatan ini menjadi besar.
Dengan demikian, koalisi keumatan dalam bingkai konsistensi, kesamaan, platform, ideologi, program, serta visi-misi, ini akan bisa beradu kekuatan dengan Irna-Tanto selaku cabup Petahana pada Pilkada 2020.
Pada akhirnya esensi pembangunan demokrasi lokal bukanlah pada riuh-rendahnya kontes pilkada. Yang terpenting yakni output pilkada; seharusnya menghasilkan pemimpin yang memiliki visi pembangunan jelas, tepat, serta komitmen kuat terhadap daerah yang dipimpinnya.
Pilkada bukan sekadar memenangkan momentum politik sehari, melainkan bagaimana kepemimpinan selama lima tahun ke depan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
* Penulis adalah Pengamat Politik/Dosen Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten)
